Kegiatan Ekonomi ~ Pengiriman Murah Medan

Yaitu merupakan suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan manusia untuk mewujudkan kemakmuran atau kesejahteraan. Untuk mencapainya, maka kegiatan ekonomi meliputi 3 hal, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi.

Read More »
Gudang dan Pergudangan

Gudang dan Pergudangan

Pengertian Gudang dalam Kegiatan Bisnis Dalam dunia bisnis, gudang sangat besar fungsi dan perannya, pergudangan merupakan serangkaian kegiatan pengurusan, dalam penyimpanan logistik, mulai dari kegiatan

Read More »

Fungsi Gudang ~ Pengiriman Murah Medan

Fungsi Gudang ~ Pengiriman Murah Medan Fungsi Gudang Sejak dulu, gudang berfungsi sebagai buffer atau penyeimbang dan untuk menentukan langkah selanjutnya suatu perusahaan, apakah perusahaan

Read More »

Cara Pembuatan Surat Karantina Hewan PNBP Terbaru

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Cara Pembuatan Surat Karantina Hewan PNBP Terbaru

Banyak yang tidak tahu bahwa untuk kirim hewan syarat yang paling utama adalah adanya surat karantina guna tidak tersebarnya penyakit pada hewan yang sehat.. banyak para pengirim hewan khususnya para peternak ikan, kucing, anjing, peternak udang benur vannamei, peternak lobster, peternak kepiting kebingungan akan bagaimana cara pembuatan surat karantina

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pemasukan

  1. Pengguna jasa mengisi formulir permohonan pemeriksaan karantina
    (PPK) / KH-01 disertai dengan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
    Bagi pengguna jasa yang sudah memiliki registrasi PPK on line dapat
    mengajukan permohonan pemeriksaan karantina melalui media elektronik
    tanpa harus datang ke Unit pelayanan Karantina Pertanian. Pengguna jasa
    yang menggunakan PPK on line cukup datang pada saat menyerahkan dokumen asli setelah ketentuan persyaratan secara elektronik terpenuhi.
  2. Operator menginput data dan merekam Permohonan pemeriksaan karantina dalam buku agenda.
  3. Operator menyerahkan permohonan pemeriksaan karantina kepada Supervisor
  4. Supervisor   menganalisa, menyusun dan menugaskan personel sesuai
    dengan jenjang jabatan pejabat fungsional dengan menerbitkan Surat
    Penugasan (KH-2).
  5. Pejabat fungsional melakukan penyiapan bahan, peralatan dan
    fasilitas pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan tindakan
    karantina.
  6. Pejabat fungsional yang diberi surat penugasan melaksanakan
    pemeriksaan dokumen dan fisik. Pemeriksaan dokumen dilakukan untuk
    mengetahui kelengkapan, keabsahan dan kebenaran isi dokumen, selanjutnya
    dilakukan verifikasi terhadap kebenaran isi dokumen melalui pemeriksaan
    fisik. Pemeriksaan fisik juga dilakukan untuk mendeteksi Hama Penyakit
    Hewan Karantina (HPHK). Pemeriksaan fisik dapat dilakukan, diatas alat
    angkut dan pintu pemasukan (entrypoint).
  7. Apabila pemeriksaan fisik tidak dapat dilakukan diatas alat angkut
    maupun di pelabuhan udara/laut maka pemeriksaan dapat dilakukan di
    instalasi karantina hewan.
  8. Apabila pemeriksaan dokumen dan fisik diatas alat angkut pejabat
    fungsional tidak menemukan adanya penyakit hewan menular utama (penyakit
    golongan I) dan berasal dari negara yang tidak dilarang pemasukannya
    maka pejabat fungsional menandatangani Surat Persetujuan Bongkar
    (KH-05), atas disposisi Supervisor.
  9. Setelah menerbitkan persetujuan bongkar, maka pejabat fungsional
    menandatangani Surat Perintah Masuk Karantina (KH-07) untuk pemeriksaan
    lebih lanjut terhadap media pembawa hama penyakit hewan atas disposisi
    supervisor.
  10. Untuk media pembawa yang telah dilakukan pemeriksaan diatas alat
    angkut atau pintu masuk pelabuhan udara/laut dan telah memenuhi prosedur
    dan persyaratan serta menjamin kesehatan dan sanitasi yang baik maka
    pejabat fungsional dapat langsung menerbitkan sertifikat pembebasan
    (KH-12) atas disposisi Supervisor.
  11. Media pembawa yang masuk instalasi karantina hewan selama
    pengasingan, maka pejabat fungsional dapat melakukan pengamatan,
    pengambilan sampel dan spesimen untuk pengujian laboratorium serta dapat
    dilakukan tindakan perlakuan.
  12. Lamanya waktu pengasingan bergantung pada lamanya waktu yang
    dibutuhkan untuk pengamatan, pemeriksaan dan perlakuan terhadap media
    pembawa mengacu pada standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan.
  13. Bilamana media pembawa selama pengasingan dan setelah dilakukan
    pengamatan, pengujian laboratorium serta dilakukan tindakan perlakuan,
    pejabat fungsional dapat menjamin media pembawa dinyatakan sehat dan
    sanitasi baik maka pejabat fungsional dapat menerbitkan sertifikat
    pelepasan (KH-12) atas disposisi Supervisor.
  14. Sertifikat pelepasan (KH-12) dapat diterbitkan setelah pengguna jasa
    menyelesaikan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
    kepada bendahara penerima/petugas pemungut dan penyetor.
  15. Bilamana dalam proses verifikasi terhadap kebenaran isi dokumen,
    pejabat fungsional menemukan ketidaksesuaian (tidak memenuhi persyaratan
    dokumen) media pembawa tersebut ditolak pemasukannya (KH-04) dan
    (KH-8.b) atas disposisi Supervisor.
  16. Media pembawa yang ditolak pemasukannya, dapat dilakukan tindakan penahanan (KH-8a), apabila:
    1. Pengguna jasa menjamin dapat memenuhi persyaratan dokumen dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
    2. Media pembawa tersebut bukan berasal dari negara, area atau tempat yang pemasukannya dilarang.
    3. Pada pemeriksaan diatas alat angkut tidak ditemukan adanya gejala HPHK golongan I dan resiko penularan HPHK golongan II.
  17. Apabila pengguna jasa tidak dapat memenuhi persyaratan dalam batas
    waktu yang ditentukan, maka media pembawa tersebut ditolak pemasukannya
    (KH.8b) atas disposisi Supervisor.
  18. Jika media pembawa yang ditolak pemasukannya, tidak segera dibawa ke
    luar dari wilayah negara Republik Indonesia atau dari area tujuan oleh
    Pengguna Jasa dalam batas waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam,
    maka dilakukan pemusnahan oleh pejabat fungsional dengan menerbitkan
    Berita Acara Pemusnahan (KH-8c) atas disposisi Supervisor.
Baca Juga  Beginilah Cara Kirim Sepeda Motor Melalui Kantor Pos

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengeluaran

  1. Pengguna jasa mengisi formulir permohonan pemeriksaan karantina
    (PPK) / KH-01 disertai dengan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
    Bagi pengguna jasa yang sudah memiliki registrasi PPK on line dapat
    mengajukan permohonan pemeriksaan karantina melalui media elektronik
    tanpa harus datang ke Unit pelayanan Karantina Pertanian. Pengguna jasa
    yang menggunakan PPK on line cukup datang pada saat menyerahkan dokumen asli setelah ketentuan persyaratan secara elektronik terpenuhi.
  2. Operator menginput data dan merekam Permohonan pemeriksaan karantina dalam buku agenda.
  3. Operator menyerahkan permohonan pemeriksaan karantina kepada Supervisor
  4. Supervisor   menganalisa, menyusun dan menugaskan personel sesuai
    dengan jenjang jabatan pejabat fungsional dengan menerbitkan Surat
    Penugasan (KH-02).
  5. Pejabat fungsional melakukan penyiapan bahan, peralatan dan
    fasilitas pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan tindakan
    karantina.
  6. Pejabat fungsional yang diberi surat penugasan melaksanakan
    pemeriksaan dokumen dan fisik. Pemeriksaan dokumen dilakukan untuk
    mengetahui kelengkapan, keabsahan dan kebenaran isi dokumen, selanjutnya
    dilakukan verifikasi terhadap kebenaran isi dokumen melalui pemeriksaan
    fisik. Pemeriksaan fisik juga dilakukan untuk mendeteksi Hama Penyakit
    Hewan Karantina (HPHK). Pemeriksaan fisik dapat dilakukan, di pintu
    pengeluaran (exit point).
  7. Untuk media pembawa yang memerlukan pemeriksaan di Instalasi maka
    pejabat fungsional menandatangani Surat Perintah Masuk Karantina Hewan
    (KH-07) untuk pemeriksaan lebih lanjut terhadap media pembawa hama
    penyakit hewan atas disposisi supervisor.
  8. Media pembawa yang masuk instalasi karantina hewan selama
    pengasingan maka pejabat fungsional dapat melakukan pengamatan,
    pengambilan sampel dan spesimen untuk pengujian laboratorium serta dapat
    dilakukan tindakan perlakuan.
  9. Lamanya waktu pengasingan bergantung pada lamanya waktu yang
    dibutuhkan untuk pengamatan, pemeriksaan dan perlakuan terhadap media
    pembawa mengacu pada standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan
    sesuai jenis dan volume media pembawa.
  10. Bilamana media pembawa selama pengasingan dan setelah dilakukan
    pengamatan, pengujian laboratorium serta dilakukan tindakan perlakuan,
    pejabat fungsional dapat menjamin media pembawa dinyatakan sehat dan
    sanitasi baik maka pejabat fungsional dapat menerbitkan Persetujuan Muat
    (KH-6) ke atas alat angkut atas disposisi Supervisor.
  11. Sertifikat pembebasan (KH-9, KH-10, KH-11) dapat diterbitkan oleh
    pejabat fungsional setelah pengguna jasa menyelesaikan kewajiban
    pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada bendahara
    penerima/petugas pemungut dan penyetor.
  12. Bilamana dalam proses verifikasi terhadap kebenaran isi dokumen,
    pejabat fungsional menemukan ketidaksesuaian (tidak memenuhi persyaratan
    dokumen) media pembawa tersebut ditolak pengeluarannya (KH-8.b) dan
    dikembalikan kepada pengguna jasa atas disposisi Supervisor.

Cara Pembuatan Surat Karantina Hewan PNBP Terbaru

Banyak yang tidak tahu bahwa untuk kirim hewan syarat yang paling utama adalah adanya surat karantina guna tidak tersebarnya penyakit pada hewan yang sehat.. banyak para pengirim hewan khususnya para peternak ikan, kucing, anjing, peternak udang benur vannamei, peternak lobster, peternak kepiting kebingungan akan bagaimana cara pembuatan surat karantina

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pemasukan

  1. Pengguna jasa mengisi formulir permohonan pemeriksaan karantina
    (PPK) / KH-01 disertai dengan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
    Bagi pengguna jasa yang sudah memiliki registrasi PPK on line dapat
    mengajukan permohonan pemeriksaan karantina melalui media elektronik
    tanpa harus datang ke Unit pelayanan Karantina Pertanian. Pengguna jasa
    yang menggunakan PPK on line cukup datang pada saat menyerahkan dokumen asli setelah ketentuan persyaratan secara elektronik terpenuhi.
  2. Operator menginput data dan merekam Permohonan pemeriksaan karantina dalam buku agenda.
  3. Operator menyerahkan permohonan pemeriksaan karantina kepada Supervisor
  4. Supervisor   menganalisa, menyusun dan menugaskan personel sesuai
    dengan jenjang jabatan pejabat fungsional dengan menerbitkan Surat
    Penugasan (KH-2).
  5. Pejabat fungsional melakukan penyiapan bahan, peralatan dan
    fasilitas pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan tindakan
    karantina.
  6. Pejabat fungsional yang diberi surat penugasan melaksanakan
    pemeriksaan dokumen dan fisik. Pemeriksaan dokumen dilakukan untuk
    mengetahui kelengkapan, keabsahan dan kebenaran isi dokumen, selanjutnya
    dilakukan verifikasi terhadap kebenaran isi dokumen melalui pemeriksaan
    fisik. Pemeriksaan fisik juga dilakukan untuk mendeteksi Hama Penyakit
    Hewan Karantina (HPHK). Pemeriksaan fisik dapat dilakukan, diatas alat
    angkut dan pintu pemasukan (entrypoint).
  7. Apabila pemeriksaan fisik tidak dapat dilakukan diatas alat angkut
    maupun di pelabuhan udara/laut maka pemeriksaan dapat dilakukan di
    instalasi karantina hewan.
  8. Apabila pemeriksaan dokumen dan fisik diatas alat angkut pejabat
    fungsional tidak menemukan adanya penyakit hewan menular utama (penyakit
    golongan I) dan berasal dari negara yang tidak dilarang pemasukannya
    maka pejabat fungsional menandatangani Surat Persetujuan Bongkar
    (KH-05), atas disposisi Supervisor.
  9. Setelah menerbitkan persetujuan bongkar, maka pejabat fungsional
    menandatangani Surat Perintah Masuk Karantina (KH-07) untuk pemeriksaan
    lebih lanjut terhadap media pembawa hama penyakit hewan atas disposisi
    supervisor.
  10. Untuk media pembawa yang telah dilakukan pemeriksaan diatas alat
    angkut atau pintu masuk pelabuhan udara/laut dan telah memenuhi prosedur
    dan persyaratan serta menjamin kesehatan dan sanitasi yang baik maka
    pejabat fungsional dapat langsung menerbitkan sertifikat pembebasan
    (KH-12) atas disposisi Supervisor.
  11. Media pembawa yang masuk instalasi karantina hewan selama
    pengasingan, maka pejabat fungsional dapat melakukan pengamatan,
    pengambilan sampel dan spesimen untuk pengujian laboratorium serta dapat
    dilakukan tindakan perlakuan.
  12. Lamanya waktu pengasingan bergantung pada lamanya waktu yang
    dibutuhkan untuk pengamatan, pemeriksaan dan perlakuan terhadap media
    pembawa mengacu pada standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan.
  13. Bilamana media pembawa selama pengasingan dan setelah dilakukan
    pengamatan, pengujian laboratorium serta dilakukan tindakan perlakuan,
    pejabat fungsional dapat menjamin media pembawa dinyatakan sehat dan
    sanitasi baik maka pejabat fungsional dapat menerbitkan sertifikat
    pelepasan (KH-12) atas disposisi Supervisor.
  14. Sertifikat pelepasan (KH-12) dapat diterbitkan setelah pengguna jasa
    menyelesaikan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
    kepada bendahara penerima/petugas pemungut dan penyetor.
  15. Bilamana dalam proses verifikasi terhadap kebenaran isi dokumen,
    pejabat fungsional menemukan ketidaksesuaian (tidak memenuhi persyaratan
    dokumen) media pembawa tersebut ditolak pemasukannya (KH-04) dan
    (KH-8.b) atas disposisi Supervisor.
  16. Media pembawa yang ditolak pemasukannya, dapat dilakukan tindakan penahanan (KH-8a), apabila:
    1. Pengguna jasa menjamin dapat memenuhi persyaratan dokumen dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
    2. Media pembawa tersebut bukan berasal dari negara, area atau tempat yang pemasukannya dilarang.
    3. Pada pemeriksaan diatas alat angkut tidak ditemukan adanya gejala HPHK golongan I dan resiko penularan HPHK golongan II.
  17. Apabila pengguna jasa tidak dapat memenuhi persyaratan dalam batas
    waktu yang ditentukan, maka media pembawa tersebut ditolak pemasukannya
    (KH.8b) atas disposisi Supervisor.
  18. Jika media pembawa yang ditolak pemasukannya, tidak segera dibawa ke
    luar dari wilayah negara Republik Indonesia atau dari area tujuan oleh
    Pengguna Jasa dalam batas waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam,
    maka dilakukan pemusnahan oleh pejabat fungsional dengan menerbitkan
    Berita Acara Pemusnahan (KH-8c) atas disposisi Supervisor.
Baca Juga  Top 10 Toko Online Terbesar Di Indonesia

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengeluaran

  1. Pengguna jasa mengisi formulir permohonan pemeriksaan karantina
    (PPK) / KH-01 disertai dengan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
    Bagi pengguna jasa yang sudah memiliki registrasi PPK on line dapat
    mengajukan permohonan pemeriksaan karantina melalui media elektronik
    tanpa harus datang ke Unit pelayanan Karantina Pertanian. Pengguna jasa
    yang menggunakan PPK on line cukup datang pada saat menyerahkan dokumen asli setelah ketentuan persyaratan secara elektronik terpenuhi.
  2. Operator menginput data dan merekam Permohonan pemeriksaan karantina dalam buku agenda.
  3. Operator menyerahkan permohonan pemeriksaan karantina kepada Supervisor
  4. Supervisor   menganalisa, menyusun dan menugaskan personel sesuai
    dengan jenjang jabatan pejabat fungsional dengan menerbitkan Surat
    Penugasan (KH-02).
  5. Pejabat fungsional melakukan penyiapan bahan, peralatan dan
    fasilitas pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan tindakan
    karantina.
  6. Pejabat fungsional yang diberi surat penugasan melaksanakan
    pemeriksaan dokumen dan fisik. Pemeriksaan dokumen dilakukan untuk
    mengetahui kelengkapan, keabsahan dan kebenaran isi dokumen, selanjutnya
    dilakukan verifikasi terhadap kebenaran isi dokumen melalui pemeriksaan
    fisik. Pemeriksaan fisik juga dilakukan untuk mendeteksi Hama Penyakit
    Hewan Karantina (HPHK). Pemeriksaan fisik dapat dilakukan, di pintu
    pengeluaran (exit point).
  7. Untuk media pembawa yang memerlukan pemeriksaan di Instalasi maka
    pejabat fungsional menandatangani Surat Perintah Masuk Karantina Hewan
    (KH-07) untuk pemeriksaan lebih lanjut terhadap media pembawa hama
    penyakit hewan atas disposisi supervisor.
  8. Media pembawa yang masuk instalasi karantina hewan selama
    pengasingan maka pejabat fungsional dapat melakukan pengamatan,
    pengambilan sampel dan spesimen untuk pengujian laboratorium serta dapat
    dilakukan tindakan perlakuan.
  9. Lamanya waktu pengasingan bergantung pada lamanya waktu yang
    dibutuhkan untuk pengamatan, pemeriksaan dan perlakuan terhadap media
    pembawa mengacu pada standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan
    sesuai jenis dan volume media pembawa.
  10. Bilamana media pembawa selama pengasingan dan setelah dilakukan
    pengamatan, pengujian laboratorium serta dilakukan tindakan perlakuan,
    pejabat fungsional dapat menjamin media pembawa dinyatakan sehat dan
    sanitasi baik maka pejabat fungsional dapat menerbitkan Persetujuan Muat
    (KH-6) ke atas alat angkut atas disposisi Supervisor.
  11. Sertifikat pembebasan (KH-9, KH-10, KH-11) dapat diterbitkan oleh
    pejabat fungsional setelah pengguna jasa menyelesaikan kewajiban
    pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada bendahara
    penerima/petugas pemungut dan penyetor.
  12. Bilamana dalam proses verifikasi terhadap kebenaran isi dokumen,
    pejabat fungsional menemukan ketidaksesuaian (tidak memenuhi persyaratan
    dokumen) media pembawa tersebut ditolak pengeluarannya (KH-8.b) dan
    dikembalikan kepada pengguna jasa atas disposisi Supervisor.
Baca Juga  Cek Tarif Ongkir JET express

 

Post Disclaimer

The information contained in this post is for general information purposes only. The information is provided by Cara Pembuatan Surat Karantina Hewan PNBP Terbaru and while we endeavour to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the post for any purpose. - PT Tapanuli Logistik Cargo

More to explorer

Kegiatan Ekonomi ~ Pengiriman Murah Medan

Yaitu merupakan suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan manusia untuk mewujudkan kemakmuran atau kesejahteraan. Untuk mencapainya, maka kegiatan ekonomi meliputi 3 hal,

Gudang dan Pergudangan

Gudang dan Pergudangan

Pengertian Gudang dalam Kegiatan Bisnis Dalam dunia bisnis, gudang sangat besar fungsi dan perannya, pergudangan merupakan serangkaian kegiatan pengurusan, dalam penyimpanan logistik,

Fungsi Gudang ~ Pengiriman Murah Medan

Fungsi Gudang ~ Pengiriman Murah Medan Fungsi Gudang Sejak dulu, gudang berfungsi sebagai buffer atau penyeimbang dan untuk menentukan langkah selanjutnya suatu

Tinggalkan Komentar